Minggu, 05 Januari 2014

Peran Lembaga Zakat Dalam Mengelola Zakat Produktif


A.    Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (masdar) dari zakat yang berati berkah, tumbuh, bersih dan baik.[1] Menurut Wahidi dan lain-lain, kata dasar zaka berarti tumbuh, bertambah, sehingga bisa dikatakan tanaman itu zaka berarti tanaman itu tumbuh.[2] Sedangkan menurut istilah fikih berarti “ Sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Alloh diserahkan kepada orang-orang yang berhak”.[3] Menurut Undang-Undang Zakat No. 23 tahun 2013, Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.



Berdasarkan pengertian diatas, sudah jelas bahwa zakat berbeda dengan donasi/infak/shadaqah yang bersifat sukarela. Zakat merupakan kewajiban seorang muslim yang harus ditunaikan dan bukan merupakan hak. Sehingga kita tidak dapat memilih untuk membayar atau tidak. Zakat juga memilki aturan khusus, karena memilki persyaratan dan aturan baku baik untuk alokasi, sumber, besaran maupun waktu yang telah ditetapkan oleh syariah.[4]

B.     Zakat Produktif

Kata produktif secara bahasa berasal dari bahasa Inggris “productive” yang berarti banyak menghasilkan; memberikan banyak hasil; banyak menghasilkan barang-barang berharga; yang mempunyai hasil baik. Sedangkan productivity berarti daya produksi. Secara umum produktif berarti “banyak menghasilkan karya atau barang”. Kata Produktif juga memilki makna “banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil”. 
Zakat yang bersifat produktif adalah pendayagunaan zakat secara produktif yang pemahamannya lebih kepada bagaimana cara atau metode menyampaikan dana zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas sesuai ruh dan tujuan syara’. Cara pemberian yang tepat guna, efektif manfaatnya dengan system yang serba guna dan produktif sesuai dengan  pesan syariat dan peran dan fungsi sosial ekonomis dari zakat.
Dengan demikian maka zakat produktif adalah merupakan pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang telah diterimanya. Dalam arti para mustahik berupaya untuk menggunakan dana zakat dalam mengembangkan  usaha sehingga dapat memenuhi kebutuhan secara terus-menerus.
C.    Landasan Hukum Zakat Produktif
Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa yang dimaksud zakat produktif adalah pendayagunaan zakat secara produktif.[5] Dengan kata lain pendistribusian dana zakat kepada mustahiq dengan cara produktif. Dana zakat diberikan atau dipinjamkan untuk modal usaha bagi fakir-miskin dan orang-orang yang lemah.
Mengenai landasan hukum baik al-Quran mapun hadis, tidak ada dalil yang secara tegas membahas cara pembagian dana zakat kepada mustahik. Apakah pembagiannya bersifat konsumtif atau produktif. Namun al-quran hanya menyebutkan  pos-pos yang berhak menerima zakat[6], yaitu Fakir, Miskin,Pengurus-pengurus zakat, Para Muallaf yang dibujuk hatinya, Untuk memerdekakan budak, Orang Yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan .
Kemudian mengenai pembagian zakat secara produktif terdapat dalam sebuah hadits riwayat Imam Muslim dari Salim Bin Abdillah Bin Umar dari ayahnya, “bahwa Rasulullah telah memberikan zakat kepadanya lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi”.
Namun demikian, ketidakadaan landasan tentang zakat produktif bukan berarti tidak dapat mengambil sebuah hukum. Karena pada dasarnya zakat banyak disebutkan dalam al-quran dan kewajiban yang harus ditunaikan.[7] Teori hukum Islam menunjukan bahwa dalam menghadapi masalah-masalah yang tidak jelas rinciannya dalam al-Quran dan hadis, penyelesaiannya adalah dengan metode ijtihad,[8] namun tetap berpedoaman kepada Al-Quran dan hadis nabi SAW. Hal ini bisa berpedoman kepada kaidah fikih :
1.      Pada dasarnya segala sesuatu itu dalam bermuamalah boleh dilakukan;[9]
2.      Segala Mudharat harus dihindari;[10]
3.      Segala Mudharat harus dihilangkan, [11]
4.      Mencegah Kerusakan harus didahulukan daripada mengambil kemashlahatan;[12]
5.      Tindakan atau kebijakan imam (pemegang Otoritas) harus berorientasi pada kemashlahatan[13]
Pertimabangan ini, terutama mengenai pendistribusian dana zakat secara produktif. Dalam penerepannya tentu harus menyesuaikan dengan waktu dan kebutuahan mustahiq. Menurut Ibrahim Hosen, hal demikian adalah agar tujuan inti pensyariatan hukum Islam yaitu meciptakan kemaslahatan umat dapat terpenuhi dan dengan dinamika fiqh semacam itu, maka hukum Islam dapat selalu tampil ke depan untuk menjawab segala tantangan zaman.
D.    Peran Lembaga Zakat Dalam Pendistribusian Zakat Produktif
Menurut Yusuf Qardawi zakat memilki fungsi dan tujuan yang agung, yaitu memperkecil jumlah peminta dan memperbanyak jumlah pemilik.[14] Hal ini berarti zakat berperan dalam merubah keadaan sebagian besar fakir miskin menjadi orang yang berkecukupan dan memilki sesuatu. Dan ini merupakan salah satu tujuan Islam di bidang ekonomi dan kemasyarakatan yang sesuai dengan tujuan adanya syariat yakni untuk kemashlahatan.
Pemberdayaan ini, tentunya akan berakibat kepada lahirnya kebersamaan manusia dalam kebajikan dan  perputaran harta tidak hanya oleh sekelompok kecil orang kaya saja, namun juga menjangkau kaum lemah sebagi mustahiq zakat.
Sebagaimana firman Allah SWT QS. Al-Baqoroh [2]: 29
uqèd Ï%©!$# šYn=y{ Nä3s9 $¨B Îû ÇÚöF{$# $YèŠÏJy_ 
Artinya : “Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu …”
Kata (Jami’an/semuanya) pada ayat tersebut, sah berfungsi sebagai penguat kata ilma fil ardhi/ apa yang ada di muka bumi, atau penjual pada kata manusia yang dukhotob (lakum). Tidak ada halangan untuk mengartikan kedua arti itu secara bersama-sama.[15]
Di masa rasulullah SAW dan para sahabat lembaga zakat memilki peran yang sangat strategis. Salah satu perannya dikarenakan zakat merupakan standar kebijakan fiskal.  Sementara menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Lembaga zakat memilki tugas mendistribusikan zakat sesuai syariah dan pada pasal 1 ayat (1) mengenai pengelolaannya bahwa Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Mengenai pendayagunaan zakat dalam undang-undang tersebut sudah diatur secara jelas, bahwa :
1.   Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas ummat.
2. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahiq telah terpenuhi yang ketetapanya diatur dengan peraturan Menteri.
         Sedangkan menurut undang-undang zakat No. 23 tahun 2013, pengelolaan            zakat bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam       pengelolaan zakat, dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan        kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.
                        Lembaga zakat dalam hal ini berperan sebagai mediator antara muzzaki dan mustahiq dalam penyaluran dana zakat yang asas pelaksanaannya didasarkan pada firman Allah SWT, Qs. At-Taubah : 60.  Berdasarkan ayat ini, dapat diketahui bahwasanya pengelolaan zakat bukanlah semata-mata dilakukan secara individual, dari muzakki diserahkan langsung ke mustahik, akan tetapi dilakukan oleh suatu lembaga khusus yang memenuhi persyaratan tertentu yaitu amil zakat.[16] Dan didalam Bab III undang-undang Republik Indonesia No. 38 tahun 1999 disebutkan bahwa organisasi pengelolaan zakat di Indonesia ada 2 (dua) macam yaitu Badan Amil Zakat (BAZ)[17] dan Lembaga Amil Zakat (LAZ)[18]. Kedua amil zakat ini dalam pengelolaannya harus berasakan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas.[19]
E.     Good Corporate Governance (GCG), Manajemen, Akuntabilitas, Transparansi Lembaga Amil Zakat
            Lembaga Amil Zakat (LAZ) dalam Good Corporate Governence (GCG), Manajemen, akuntabilitas dan Transparansi sudah diatur dalam undang-undang zakat. Dan ke emapt hal tersebut harus dilakukan, karena jika tidak akan berakibat terhadap timbulnya sanksi administratif atas tindakan menyangkut dana zakat, baik peringatan tertulis, penghentian sementara dari kegiatan, dan pencabutan izin. Bahkan jika dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37,38,39  dipidana dengan pidana kurungan dan denda dengan lama dan denda yang berbeda sesuai tindakan yang telah dilakukan atas pengelolaan zakat.

1.      Good Corporate Governace (GCG) Lembaga Amil Zakat
      Lembaga Amil Zakat berdasarkan undang-undang No. 23 tahun 2013 bertugas membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Dan pembentukannya bisa dilakukan oleh msyarakat dengan persetujuan/ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.
      Persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pendiri Lembaga Amil Zakat (LAZ), yaitu sebagai berikut :
a)      terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial;
b)      berbentuk lembaga berbadan hukum;
c)      mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
d)     memiliki pengawas syariat;
e)      memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
f)       bersifat nirlaba;
g)      memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
h)      bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala
Disamping itu, berdasarkan undang-undang Lembaga Amil Zakat (LAZ) diwajibkan melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala.
2.      Manajemen Lembaga Amil Zakat
Manjemen Lembaga Amil Zakat (LAZ) tidak terlepas dari undang-undang yang telah ditetapkan. Hal tersebut baik dalam pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pelaporan, sebagaimana diatur dalam undang-undang zakat No. 23 tahun 2013.
a)      Pengumupulan Zakat
Pengumpulan zakat yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) sesuai undang-undang harus meminta muzaki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya, kecuali jika tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzakki dapat meminta bantuan BAZNAS.[20] Kemudian nominal Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak yang diatur pada undang-undang zakat No. 23 tahun 2013 pasal 22.
            Dan ketika Muzaki sudah membayar kewajiban zakatnya maka BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki sebagi bukti untuk mengurangi kewajiban pajaknya sesuai dengan undang-undang pajak No. 23 tahun 2003 pasal 23.
            Namun demikian, lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Pemerintah.

b)     Pendistribusian Dana Zakat
            Dana Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Hal ini sudah diatur di dalam undang-undang zakat No. 23 tahun 2013, kemudian pendistribusiannya dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.
c)      Pendayagunaan Dana Zakat
                  Dana zakat yang terkumpul oleh Lembaga Zakat baik           BAZNAS atau LAZ sudah diatur secara tegas dalam undang-          undang zakat, yaitu bahwa :
1.      Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat;
2.      Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi dan selanjutnya diatur dalam peraturan menteri.

3.      Akuntabilitas Lembaga Amil Zakat
      Akuntabilitas Lembaga Amil Zakat diatur juga dalam undang-undang zakat No. 23 tahun 2013. Dalam hal ini, Lembaga Amil Zakat (LAZ) wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala.
4.      Transparansi Lembaga Amil Zakat
            Lembaga Amil Zakat (LAZ) melibatkan peran serta masyarakat unruk transparansi baik pembinaan dan pengawasan. Peran serta masyarakat dalam pembinaan meliputi peningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui BAZNAS dan LAZ, dan memberikan saran untuk peningkatan kinerja BAZNAS dan LAZ. Kemudian peran serta masyarkat dalam pengawasan yaitu bahwa masyarakat berhak mengakses terhadap informasi tentang pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ, dan penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ.









[1] Yusuf Qardawi, “Hukum Fikih Zakat”,  penerjemah : Salman Harun, Didin Hafidhuddin, Pustaka Litera AntarNusa : Bogor, 1996, hlm. 34
[2] Ibid.
[3] Ibid. 
[4] Sri Nurhayati dan Wasilah, “ Akutansi Syariah di Indonesia Edisi 2 Revisi”, Salemba empat : Jakarta, 2011, hlm. 278 
[5] Ibid.
                [6] Qs. Attaubah : 60
                [7] Qs. Al-Baqarah [2] :  43, 83, 110, 177, 277, Qs. An-Nisa [4]: 77, 162, Qs. Al-Maidah [5] : 12, 55, Qs. Al-A’raf [7] : 156, Qs. At-Taubah [9] : 5, 11, 18, 58, 60, 71, 103, 104, Qs. Maryam [19] : 31,55, Qs. Al-Anbiya [21]: 73, Qs. Al-Haj [22] : 41, 78, Qs. Al-Mukminun [23] : 4, Qs. An-Nur : 37, 56, Qs. An-Naml [27] : 3, Qs. Al-Rum [30] : 39, Qs. Lukman [31] : 4, Qs. Al-Ahzab [33] : 33, Qs. Fushilat [41] : 7, Qs. Al-Mujadalah [58] : 13, Qs. Al-Muzammil  [73] : 20, Qs. Al-Bayyinah [98] : 5
                [8] Ijitihad adalah memecahkan permasalahan hukum dengan pedoman akal
                [9] Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 80/DSN-MUI/III/2011 Tentang Penarapan Mekanisme Perdagangan Efek bersifat Ekuitas Di Pasar Reguler Bursa Efek.
                [10] Ibid
                [11] Ibid
                [12] Ibid
                [13] Ibid
[14] Op. Cit Yusuf Qardawi, hlm. 886
[15] Ibid. hlm. 886-887
                [16] KH. Didin Hafidhuddin, “Zakat dalam Perekonomian Modern”, Gema Insani : Jakarta, 2002, hlm. 53
                [17] Badan Amil Zakat (BAZ ) adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional
                [18] Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
                [19] Undang-Undang Zakat No. 23 tahun 2013
                [20] Undang-undang Zakat No. 23 tahun 2013 BAB III Pasal 21  ayat 1 dan 2

0 komentar:

Posting Komentar